This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Showing posts with label BERITA. Show all posts
Showing posts with label BERITA. Show all posts

14 January 2009

Israel serang 60 Sasaran Gaza

Israel mengatakan militernya tadi malam menyerang lebih dari 60 sasaran di Gaza dalam operasi militer melawan Hamas yang memasuki hari ke-18.

Gempuran udara ini dilakukan ketika pasukan Israel bergerak maju di pinggiran selatan dan timur Kota Gaza.

Sebanyak 13 serangan roket atau mortir diluncurkan dari Gaza hari Selasa, kata polisi Israel. Tidak jatuh korban dalam serangan tersebut.

Militer Israel juga mengumumkan penghentian serangan lagi selama tiga jam mulai pukul 09.00 waktu setempat untuk memungkinkan pengiriman bantuan masuk ke Gaza.

Sumber-sumber Palestina mengatakan, lebih dari 90.000 orang mengungsi untuk menghindari bombardemen Israel.

Sementara itu, Jacob Kellenberger, presiden Komite Palang Merah Internasional, diperkirakan akan berkunjung ke rumah sakit utama Gaza, Shifa di Kota Gaza untuk menjenguk pasien dan tim medis.

Dia juga berniat untuk berbicara dengan pejabat senior Israel dan Palestina.

Pekan lalu ICRC menuding Israel lalai memenuhi tugasnya untuk membantu warga sipil Gaza yang terluka di Gaza, dan mengatakan, kondisi di wilayah itu "krisis kemanusiaan total".

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengatakan, operasi militer akan tetap berlanjut untuk menghentikan roket Hamas ditembakkan ke Israel dan mencegah persenjataan diselundupkan ke Gaza.

Militer Israel membantah pengakuan Hamas bahwa kelompok tersebut menghancurkan dua tank Israel.

Wartawan BBC yang berada di perbatasan Israel-Gaza, Aleem Maqbool, mengatakan penembakan Israel masih berlanjut meski ada gencatan senjata kemanusiaan selama tiga jam.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyerukan kepada Israel dan militan Palestina untuk menghentikan pertempuran saat ini juga.

Dia mengatakan sejauh ini terlalu banyak korban jatuh dan penderitaan warga sipil terlalu berat.

"Pesan saya sederhana dan langsung ke persoalan: pertempuran ini harus dihentikan," kata Ban dalam konferensi pers di New York menjelang keberangkatannya ke Timur Tengah hari Selasa ini.

Dalam kunjungan itu, Ban akan mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin Mesir, Israel, Suriah dan Presiden Palestina di Ramalah.

Namun para pejabat PBB mengatakan Ban Ki-moon tidak akan bertemu dengan wakil-wakil Hamas.

'Tangan besi'

Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert mengatakan militan Palestina akan tetap merasakan 'tangan besi' Israel selama Hamas terus menembakkan roket ke Israel.

Tetapi seorang pemimpin senior Hamas, Ismail Haniya, mengatakan kelompok itu "mendekati kemenangan".

"Selama 17 hari peperangan yang bodoh, Gaza belum terpatahkan dan Gaza tidak akan runtuh," kata Haniya dalam pidato televisi dari sebuah lokasi rahasia di Gaza.

Hamas dan Israel menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pekan lalu dan berisi seruan gencatan senjata.

Sumber-sumber medis Palestina mengatakan 920 warga Gaza tewas sejauh ini yang terdiri dari 292 anak-anak dan 75 perempuan.

Israel mengatakan 13 warganya terbunuh termasuk tiga warga sipil.

Israel melarang wartawan asing masuk ke Gaza sehingga sulit memverifikasi jumlah korban secara independen.


PROMOSI ONLINE
!

Harga BBM di Turunkan Lagi

Pemerintah Indonesia kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan keputusan sidang kabinet di Istana Presiden, hari Senin.

Harga premium dari Rp5.000 per liter diturunkan menjadi Rp4.500, sedangkan harga solar dari Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga baru tersebut mulai berlaku tanggal 15 Januari.

Ini merupakan dalam penurunan harga BBM kedua dalam masa satu bulan ini.

Selain menurunkan harga bahan bakar, pemerintah juga mencabut sebagian tarif daya maksimum bagi lsitrik untuk penagihan bulan Januari.

Sementara harga minyak goreng turun dari Rp10.000 menjadi Rp7.000 per liter.

Kepala Negara menambahkan, kebijakan ini bisa menurunkan harga daging sapi menjadi kisaran Rp50.000/kg dari harga saat ini sekitar Rp62.000/kg.
BBC News


PROMOSI ONLINE
!

2 December 2008

ThinkFast: December 1, 2008

hinkFast: December 1, 2008 By Think Progress at 9:00 am ThinkFast: December 1, 2008» Later today, President-elect Barack Obama will name some members of his national security team. The appointments will reportedly mark “a sweeping shift of priorities and resources” by greatly expanding a “corps of diplomats and aid workers that, in the vision of the incoming Obama administration, would be engaged in projects around the world aimed at preventing conflicts and rebuilding failed states.” In naming Susan Rice his ambassador to the United Nations today, President-elect Obama will pick “a prominent and forceful advocate of stronger action, including military force if necessary, to stop mass killings like those in the Darfur region of Sudan in recent years.” Obama will also restore the U.N. ambassadorship to a Cabinet-level position, as it was under President Clinton. On the 20th anniversary of World Aids Day, governments across the globe are pledging “to step up the fight against HIV” and combat the stigma associated with the disease. Obama will deliver taped remarks to the Saddleback Civil Forum on Global Health. NPR reporter Ivan Watson and three members of NPR’s Iraqi staff “narrowly escaped an apparent assassination attempt in Baghdad on Sunday after a hidden ‘sticky’ bomb exploded underneath their parked, armored BMW.” “When the Iraqi government ratified an agreement last week setting new terms for a continued American presence in Iraq, private contractors working for the Pentagon faced the inevitability that they would be stripped of their immunity from Iraqi law.” Some experts said that contractors would be forced to rely much more on Iraqi employees


PROMOSI ONLINE
!

23 October 2008

PENGUMUMAN HASIL LULUS TEST ADM THL DEPTAN THUN 2008 UNTUK DAERAH NAD

Pengumuman Hasil seleksi lulus test administrasi penyuluh THL deptan tahun 2008 untuk wilayah kerja Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan pengumunan, persyaratan bagi peserta yang lulus untuk melanjutkan ke test tahap selanjutnya
DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : 774/TU.210/A2/X/2008

TENTANG

PELAMAR YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
THL TB PENYULUH PERTANIAN DEPTAN TAHUN ANGARAN 2008




DENGAN INI DIBERITAHUKAN BAHWA :
1. PELAMAR YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI THL TB PENYULUH PERTANIAN DEPTAN TAHUN ANGGARAN 2008 DAPAT DILIHAT MELALUI WEBSITE DEPTAN DENGAN ALAMAT SEBAGAI BERIKUT :


www.deptan.go.id

http://gis.deptan.go.id/pegawai/

http://portalagribisnis.deptan.go.id/pegawai/

2. UJIAN TERTULIS BAGI THL TB PP PENYULUH PERTANIAN DEPTAN TAHUN ANGGARAN 2008 DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN PADA MINGGU KETIGA NOPEMBER 2008 DAN AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT.

3. WAKTU, TEMPAT DAN SERTA TATA TERTIB BAGI PELAMAR YANG LULUS SELEKSI AKAN
DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT MELALUI WEBSITE DEPTAN DENGAN ALAMAT
SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS.

4. SAAT PENGAMBILAN KARTU PESERTA UJIAN KEPADA CALON PESERTA DIWAJIBKAN
MEMBAWA PRINT OUT DARI WEBSITE DAN ATAU KTP/SIM/IDENTITAS PRIBADI, FOTO
COPY IJAZAH YANG DILEGALISIR SERTA 1 (SATU) LEMBAR PAS FOTO UKURAN 3 x 4.

5. APABILA PANITIA MENEMUKAN PERBEDAAN DATA BASE PELAMAR DENGAN DATA
DAN DOKUMEN YANG DIBAWA/DIMILIKI PELAMAR, PANITIA BERHAK
MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN PELAMAR TERSEBUT.

6. BAGI YANG SUDAH DIANGKAT SEBAGAI THL TB PP DAN MASIH AKTIF, TIDAK
DIPERBOLEHKAN UNTUK IKUT SERTA SEBAGAI PELAMAR DAN APABILA PANITIA
MENEMUKAN ADA YANG IKUT KEMBALI MENDAFTAR MAKA YANG BERSANGKUTAN
AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN SEBAGAI PELAMAR SEKALIGUS
DIBERHENTIKAN SEBAGAI THL TB PP.

7. HASIL/KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI THL TB PP DEPTAN T.A. 2008 TIDAK DAPAT
DIGANGGU GUGAT.

8. PADA WAKTU PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS PESERTA HARAP MEMBAWA :

a. TANDA PESERTA UJIAN
b. PENSIL 2B ASLI
c. PENGHAPUS
d. RAUTAN/PENAJAM PINSIL
e. ALAS TULIS/PAPAN JALAN
f. BALLPOINT TINTA HITAM

9. PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

10. APABILA ADA PIHAK-PIHAK YANG MENGATASNAMAKAN PEJABAT DEPTAN DAN TIM
PENGADAAN THL TB PENYULUH PERTANIAN DEPTAN UNTUK MENJANJIKAN DAN
MEMBANTU PELULUSAN PESERTA TES DENGAN MEMINTA IMBALAN MELALUI TELEPON,
FAX ATAU LISAN, AGAR TIDAK DILAYANI DAN PANITIA PENGADAAN THL TB PP
DEPTAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB.

11. APABILA ADA OKNUM SEPERTI TERSEBUT DIATAS, AGAR SEGERA DILAPORKAN
DISERTAI BUKTI-BUKTI OTENTIK YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BAIK
SECARA YURIDIS MAUPUN ADMINISTRATIF KEPADA MENTERI PERTANIAN MELALUI
TLP./FAX 021-7804166, ATAU KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB (KEPOLISIAN) ATAS
TUDUHAN PENIPUAN.

12. PERKEMBANGAN INFORMASI DAPAT DIIKUTI MELALUI WEBSITE DEPTAN DENGAN
ALAMAT SEPERTI TERSEBUT DIATAS.



Jakarta, 21 Oktober 2008

PANITIA REKRUTMEN THL TB PP DEPTAN
TAHUN ANGGARAN 2008
ttd.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

Untuk mengetahui apakah nama anda terdaftar di pengumuman hasil lulus seleksi silakan Klik Link di bawah ini untuk download
Hasil lulus test untuk ijazah setingkat SMA
klik disini untuk yang ikut test Diploma III
Untuk Diploma IV klik disini
untuk Sarjana klik disini
untuk melihat pengumuman dan persyaratan daftar ulang klik Ini

20 October 2008

Info Pengunduran Hasil Tes PNS THL Deptan


DEPARTEMEN PERTANIAN


REPUBLIK INDONESIA


PENGUMUMAN
NOMOR : 758/TU.210/A2/X/2008
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN JADUAL
PENGUMUMAN PELAMAR YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
THL TB PP DEPTAN TAHUN 2008



DIINFORMASIKAN KEPADA SELURUH PELAMAR TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN (THL TB PP) TAHUN 2008 HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1.BERDASARKAN PENGUMUMAN NOMOR 726/TU.210/IX/2008 TERTANGAL 18 SEPTEMBER
2008 BAHWA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PELAMAR THL TB PP TAHUN 2008
DIRENCANAKAN PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2008 MELALUI WEBSITE DEPARTEMEN
PERTANIAN BELUM DAPAT DIREALISASIKAN KARENA PROSES VERIFIKASI BERKAS
LAMARAN BELUM SELESAI.


2.SEHUBUNGAN DENGAN TERSEBUT DIATAS MAKA PENGUMUMAN PELAMAR THL TB PP
TAHUN 2008 YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DIRENCANAKAN DIUMUMKAN PADA
TANGGAL 21 OKTOBER 2008 DAN UNTUK UJIAN TERTULIS THL TB PP TAHUN 2008
DIRENCANAKAN PADA MINGGU KETIGA NOPEMBER 2008.

3.TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJIAN AKAN DIBERITAHUKAN KEMUDIAN
MELALUI WEBSITE DEPARTEMEN PERTANIAN.

4.PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

5.APABILA ADA PIHAK-PIHAK YANG MENGATASNAMAKAN PEJABAT DEPTAN DAN TIM
PENGADAAN THL TB PENYULUH PERTANIAN DEPTAN UNTUK MENJANJIKAN DAN
MEMBANTU PELULUSAN PESERTA TES DENGAN MEMINTA IMBALAN MELALUI TELEPON,
FAX ATAU LISAN, AGAR TIDAK DILAYANI DAN PANITIA PENGADAAN THL TB PP
DEPTAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB.

6.APABILA ADA OKNUM SEPERTI TERSEBUT DIATAS, AGAR SEGERA DILAPORKAN
DISERTAI BUKTI-BUKTI OTENTIK YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BAIK
SECARA YURIDIS MAUPUN ADMINISTRATIF KEPADA MENTERI PERTANIAN MELALUI
TLP./FAX 021-7804166, ATAU KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB (KEPOLISIAN) ATAS
TUDUHAN PENIPUAN.

7.PERKEMBANGAN INFORMASI DAPAT DIIKUTI MELALUI WEBSITE DEPTAN DENGAN
ALAMAT :

www.deptan.go.id
http://gis.deptan.go.id/pegawai/
http://portalagribisnis.deptan.go.id/pegawai/

29 August 2008

500 Ribu Pelanggan Speedy, 8 Juta Pelanggan Flexi

JAKARTA - Jumlah pelanggan layanan Flexi kini sudah menembus angka 8 juta Satuan Sambungan Flexi (SSF). Sedangkan jumlah pelanggan data Speedy telah mencapai 500 ribu.

Promo gencar yang dilakukan Telkom telah mendorong tren peningkatan jumlah pelanggan Flexi serta mengukuhkan posisi Telkom sebagai pemimpin pasar (market leader) di segmen layanan fixed wireless access (FWA).

"Selain Flexi, layanan akses Internet kecepatan tinggi Speedy juga telah berhasil membukukan jumlah pelanggan 500 ribu SSL (Satuan Sambungan Layanan). Prestasi Speedy, diakui Eddy Kurnia, juga tak lepas dari serangkaian upaya promosi dan peningkatan kualitas akses yang gencar dilakukan Telkom," ujar Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia di Jakarta, Jumat (29/8/2008).

Untuk menandai momentum ini, Telkom memberikan penghargaan khusus kepada pelanggan Flexi ke-8 juta dan pelanggan Speedy ke-500 ribu. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah.

Pelanggan Flexi ke-8 juta jatuh ke tangan Astri Megatari sedangkan penghargaan Speedy ke-500 ribu diraih Christina Rusli. Pelanggan Flexi ke-8 juta memperoleh hadiah berupa satu unit handset dual mode sedangkan peraih penghargaan Speedy ke-500 ribu memperoleh hadiah satu unit Laptop.

Salah satu bentuk promo layanan Speedy yang diberikan tahun 2008 adalah bundling modem dan bundling content. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet di berbagai kalangan masyarakat, sekaligus sebagai program pendidikan, sosial dan hiburan kepada masyarakat.

Saat ini Speedy ditawarkan dalam beberapa paket yakni Paket Time Based, Limited Home, Limited Profesional, Unlimited dan Unlimited Warnet. Paket baru yang diluncurkan akhir Agustus 2008 ini adalah Paket Speedy Cermat yang mengenakan biaya bulanan hanya Rp 75 ribu per bulan untuk pemakaian 15 jam

Pacu ICT di Kampus, Telkom Apresiasi via TesCa 2008


JAKARTA - Untuk memacu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologi (ICT) di dalam kegiatan belajar dan mengajar perguruan tinggi, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menggelar Telkom Smart Campus Award (TesCa) 2008. TeSCA 2008 diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia ICT Award (INAICTA 2008) yang berlangsung pada 7-8 Agustus sebagai salah satu kategori award.

Telkom Smart Campus Award merupakan program penghargaan nasional yang diinisiasi oleh Telkom, bertujuan untuk meningkatkan ICT Awareness di komunitas perguruan tinggi. Menurut Vice President Public & Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia, tujuan utama diadakannya penghargaan ini adalah untuk menciptakan standar ICT yang tepat guna di lingkungan perguruan tinggi.

Diharapkan melalui TeSCA 2008, Telkom dapat mendorong kreatifitas dan inovasi di bidang ICT di lingkungan perguruan tinggi demi mendukung terciptanya visi Masyarakat Informasi Indonesia yang dapat meningkatkan martabat bangsa di dunia internasional.

"TeSCA kami gelar dengan harapan dapat mendorong dan memacu kreatifitas dan inovasi di bidang ICT untuk memajukan proses belajar mengajar di lingkungan Perguruan Tinggi sekaligus mendukung terciptanya visi Masyarakat Informasi Indonesia," tegas Eddy Kurnia.

Selain itu, TeSCA diharapkan bisa menjadi semacam wahana untuk meningkatkan kerjasama pembuatan aplikasi dan konten Smart Campus antar perguruan tinggi sekaligus untuk mensosialisasikan program Smart Campus di lingkungan perguruan tinggi.

TeSCA 2008 memperebutkan tiga kategori juara. Pertama, pemenang untuk kategori akses dan konektivitas (Best Access and Connectivity). Kedua, kontent dan aplikasi (Content and Application) terbaik. Ketiga adalah Best of The Best, atau yang terbaik di dua kategori sebelumnya.

Program Telkom Smart Campus diluncurkan sebagai wujud kepedulian Telkom untuk turut membangun bangsa Indonesia melalui pengenalan ICT di kalangan Perguruan Tinggi yang merupakan asset masa depan bangsa serta mengembangkan komunitas perguruan tinggi berbasis ICT.

"Program Telkom Smart Campus serta TeSCA pada prinsipnya merupakan komitmen Telkom dalam mengembangkan ICT di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Telkom Smart Campus merupakan wadah generasi digital pewujud Indonesia Bangkit," jelas Eddy Kurnia.

Sementara mengenai program Smart Campus, Eddy Kurnia menjelaskan bahwa Telkom selama ini telah menjalin kerjasama layanan Smart Campus dengan berbagai Perguruan Tinggi, yaitu layanan Total Solusi Infocom terintegrasi. Penawaran solusi SmartCampus saat ini mencakup penyediaan infrastruktur, penyediaan layanan dasar kampus, aplikasi dan content, serta pengelolaan bisnis dan kastemer di lingkungan kampus.

Smart Campus Telkom menjadikan suatu kampus terhubung online dengan entitas di luar kampus seperti kampus lainnya, kampus luar negeri, entitas komersial (Bank, industri dan lain-lain) sehingga metode pembelajaran berbasis teknologi seperti distance learning, pertukaran data, kolaborasi dalam aktifitas pendidikan, riset dapat dilakukan secara real time.

Untuk mewujudkan Kampus berbasis ICT, Telkom membantu penggelaran infrastruktur digital di dalam kampus yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai jenis layanan, baik untuk keperluan internal kampus maupun eksternal sehingga memberikan nilai tambah terhadap keberadaan kampus dalam masyarakat.

Penerapan ICT dalam dunia pendidikan menjadikan kampus sebagai entitas untuk sumber akses terhadap ilmu pengetahuan dan riset di seluruh penjuru dunia, mempermudah pertukaran informasi, kolaborasi riset, peningkatan layanan mahasiswa, distance learning serta menghubungkan antar komunitas di luar kampus.

"ICT akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan kampus sekaligus meningkatkan produktifitas semua elemen civitas academica untuk mencapai center of excellence," ujar Eddy Kurnia.

15 June 2008

Masyarakat Reubee Desak Pemda Pidie Untuk Segera Memperbaiki Jalan Grong-grong Reubee

Warga Reubee Kecamatan Delima Pidie, minta kepada pemerintah setempat, untuk membangun jalan yang menghubungkan Pusat Kecamatan Delima- Pangge, sepanjang 2 Kilometer. Pasalnya, jalan yang dibangun 2 tahun lalu, kini rusaknya sudah sangat parah.

Syakurni, salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan, kondisi jalan itu dalam keadaan rusak parah. Aspal sudah terkopek, hingga membuat ruas jalan penuh lubang. Padahal, kata dia jalan itu baru berusia dua tahun pengaspalan. “ Kami minta kepada pemerintah, melaui dinas terkait segera membangun kembali jalan. Karena kondisinya sudah sangat parah tingkat kerusakan,” ujarnya.

Anehnya, kata dia, usia pembangunan jalan itu baru 2 tahun selesai dikerjakan. Tapi karena pengaspalan dilakukan asal jadi oleh rekanan dan pengawasan dinas kurang, membuat tingkat kerusakan lebih parah dari sebelum diaspal . “ Aspal dilakukan ceulet-ceulet dulu,” kata mantan Imum Mukim Ruebee ini.

Hal senada juga di katakan, Muhammad, salah seoarang tokoh pemuda Delima, menurutnya, banyak warga yang menggunakan jalan itu untuk berhubungan dengan pusat kecamatan di Reubee, mengeluh, bahkan acap mengeluarkan kata hujatan terhadap pemerintah,” memang jalan itu sudah hancur-hancuran, sangat sulit dilewati warga, karena selain jalan berlubang, bongkahan batu pecah berserakan dibadan jalan,” gambarnya.

Dikatakan dia, hampir seluruh warga yang melawati jalan itu, harus mengurut pinggang karena bantingan sepeda motor. Itupun yang bisa dilalui hanya dibirem jalan yang tidak diaspal.” Jangan kan sepeda motor, pejalan kaki saja susah,” kata Muhammad.

Pihaknya sangat berharap kepada Pemerintah setempat, untuk bisa membangun kembali jalan tersebut, sehingga jalur tranportasi warga dengan pusat kecamatan bisa kembali lancar.

13 May 2008

Gempa 5,7 SR Menguncang sebagaian Aceh

Pada tanggal 13 may 2008 jam 17:29 Wib terjadi gempa bumi yang berpusat pada 112 Km Barat Daya Banda Aceh dan 146 km BaratDaya Sabang,151 BaratDay Sigli, 158 km BaratLaut Meulabohdan 218 BratDaya Bireun dengan kekuatan Gempa 5,7 Skala Ricter.

gempa yang terjadi hari ini terasa di beberapa wilayah NAD, seperti di Sigli tidak bayang yang mengetahui telah terjadi gempa bumi karena tidak begitu terasa untuk yang sedang berkendaraan.

gempa yang terjadi hari ini pada kedalaman 68 Km dengan lokasi 4.68 LU-94-80 BT menurut catatan BMG tidak berpotensi TSUNAMI.

sebagian warga khususnya kota sigli tidak merasakan terjadinya guncangan gempa, mungkin untuk wilayah banda aceh dan meulaboh sangat terasa karena pusat gempa sangat dekat. gempa yang terjadi sekitar 2 menit.

untuk mengetahui info gempa terbaru Klik DISINI

9 May 2008

ISU Ring In Red Makin Meresahkan Masyarakat



Bukan hanya warga Riau, warga Bengkulu dan Sumatera Barat juga dihebohkan oleh SMS berantai yang berisikan kabar santet melalui telepon genggam. Sebagian warga ada yang ketakutan.

Di aceh juga merebak Isu yang belum tentu ada alias masih kabur, mas media seakan membesar-besarkan isu ini sehingga pengguna ponsel mulai ketakutan dan mereka rela menghabiskan pulsa hanaya untuk mereplay pesan sms kepada rekan-rekan dan keluarga mereka yang menyatakan jangan mengangkat jika ada telpon yang berwarna merah, ada juga yang mereplay doa penangkalnya, kalo kita lihat dari logika teknologi itu tidak mungkin terjadi menurut menteri post dan telekomunikasi tailand tidak ada red mumber (nomor telepon warna werah itu ga ada)

Sekali lagi, operator telepon belum secanggih sampe bisa “memancarkan” secara berlebihan “radiasi” inframerah atau ultraviolet atau gelombang lainnya yang kedengarannya menakutkan atau sepertinya bisa menyebabkan kematian.

Percayalah bahwa dunia ini masih indah dan belum secanggih di film, dan tidak ada sekelompok orang yang akan meneror orang-orang dengan sinyal “infra merah” atau “no telpon merah”-nya.

Untuk buktinya, carilah “Prof. Dr. Adi Mok” atau “Adi Mok” atau nama apapun yang muncul di message-nya di Google atau search engine apapun, Anda tidak akan menemukan orang bernama demikian pernah disebut-sebut dalam berita manapun untuk klarifikasinya atas nama WHO (sesuai yang ditulis di atas).(( sorry send mesage all lagi abise seru sech tuh ada balesan ne hehehhe

Yudi mengaku, SMS itu telah menyebar ke banyak orang di Ibukota Kabupaten Agam itu. Isi SMS itu menyebutkan, bahwa jika ada telepon masuk dengan nomor berwarna merah, jangan diangkat.

Yudi antara percaya dan tidak percaya dengan berita itu. Rasa penasarannya bertambah karena telepon genggamnya yang tidak berwarna.

"Saya penasaran, apakah bisa handphone tidak berwarna ini mengeluarkan warna merah," kata Yudi sambil tergelak.

Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu. Mayang, seorang warga Jakarta, mengaku mendapatkan terusan SMS itu dari sepupunya yang berdomisili di Bengkulu.

Berikut isi SMS yang dikirimkan sepupunya:
"Kalau ada telepon yang NOMOR BERWARNA MERAH dan no HP yang akhirnya 0866 dan 0666 jangan diangkat karena bisa menelan jiwa. Hari ini sudah disiarkan diberita, terjadi di Jakarta dan Duri, Bengkalis dan sudah terbukti. Sekarang masih diusut oleh pihak KEPOLISIAN. Dugaan sementara adalah kasus PEMBUNUHAN JARAK JAUH MELALUI TELEPON GENGGAM (HP) oleh dukun ILMU HITAM / si penelepon adalah ROH GENTAYANGAN yang mencari MANGSA. Harap dimengerti dan kirim ke teman atau saudara semua."

"Apakah itu benar?" tanya Mayang ke detikcom. Bahkan, tambahnya, korban yang terkena telepon santet itu juga seorang warga Padang, Sumatera Barat.

Sampai saat ini belum terbukti bahwa santet itu ada, dan juga apa yang dikatakan oleh prof. Adi Mok

22 April 2008

IM2 Broadband Prabayar Diluncurkan

Modem IM2 Prabayar
Penyedia jasa layanan internet PT Indosat Mega Media, Indosat M2 meluncurkan produk terbaru IM2 Broadband Prabayar. Inovasi ini memungkinan pengguna menikmati akses internet High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) hingga 3.6 Megabit per second (Mbps) dengan tetap mengontrol pengeluaran biaya.

"Cocok untuk mahasiswa, profesional muda, bahkan pelajar,” kata Presiden Direktur IM2, Indar Atmanto dalam acara peluncuran di Blitz Megaplex, Grand Indonesia,Rabu, 27/2-2008.

"Dengan paket prabayar diharapkan pelanggan dapat mengendalikan pengeluaran pemakaian internet, terutama bagi kalangan tertentu pelajar dan mahasiswa meski juga akan menguntungkan bagi karyawan perusahaan," katanya.

Untuk dapat menikmati layanan ini para pelanggan harus membeli starter pack yang berisikan USIM, voucher perdana senilai 150 ribu dan petunjuk penggunaannya. Kemudian untuk mengaktifkannya, pengguna dapat mengunjungi web site resmi IM2 di sub-kanal aktivasi 3G. Di sana pelanggan akan diminta untuk memasukkan identitas pelanggan dan nomor aktivasi yang terdapat dalam kartu prabayar tersebut.

Jika ingin terus menikmati layanan ini, para pengguna harus melakukan isi ulang menggunakan voucher yang dapat dibeli secara fisik di reseller IM2, maupun voucher elektronik melalui SMS ke 6789 bagi pelanggan Indosat.
Tarif yang dikenakan untuk IM2 internet broadband prabayar adalah Rp 0,6/ kb. Voucher seharga 150.000 dapat digunakan untuk internet 240 MB, sedangkan voucher 100.000 untuk 160 MB dan 50.000 untuk 80 Mb.


Hingga kini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 27 juta, dan hanya 10 persen di antaranya atau sekitar 2,7 orang yang berlangganan.

Pertumbuhan pelanggan internet terus meningkat, dan mencapai pertumbuhan 180 persen pada tahun 2006-2007.

Indar berharap, internet broadband akan mencapai titik layanan massal dalam tiga tahun ke depan, seiring makin rendahnya harga bandwidth, perangkat teknologi semakin murah dan tersedia banyak di pasar, serta regulasi yang mendukung industri layanan internet.

14 April 2008

Blogger Saudi Buat Film Tandingan "Fitna"

Cuplikan "seorang extrimist" dalam sebuah kebaktian memprovokasi para remaja belia kristenSeorang blogger asal Arab Saudi membuat film yang mirip film "Fitna." Film itu diberi judul "Perpecahan" dan Youtube sempat menghapus video tersebut dari situsnya.

Film "Perpecahan" berdurasi enam menit, dibuat oleh Raid Al-Saeed. "Saya membuat film itu kurang dari 24 jam, " kata Saeed pada Arab News.

Dalam film itu Al-Seed mengambil beberapa teks dalam alkitab yang sengaja ditampilkan dalam konteks yang melenceng-mirip yang dilakukan Wilders dalam film "Fitna"- dan mengaitkannya dengan sosok pemimpin kepemudaan Kristen fundamentalis asal Texas.

Al-Saeed mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyebarkan kebencian terhadap umat Kristen, tapi cuma ingin membuktikan bahwa menilai Islam hanya dari menonton film "Fitna" adalah tindakan yang salah.

"Sangat gampang untuk menyelewengkan bagian-bagian dari kitab suci dari konteksnya dan membuatnya menjadi seperti kitab yang tidak manusiawi. Inilah yang dilakukan Wilders untuk menggalang dukungan atas ideologinya yang penuh kebencian, " tulis Al-Saeed di akhir videonya.

Saeed juga memposting videonya itu di Youtube dan Youtube sempat menghapus video Saeed dengan alasan video itu melanggar persyaratan yang ditetapkan Youtube. Tapi alasan itu dibalas oleh Saeed dengan mempertanyakan mengapa Youtube menghapus videonya sementara "Fitna" masih dibolehkan tampil di Youtube. Saeed lalu memposting kembali videonya pada 2 Maret kemarin.

Video Saeed juga bisa dilihat lewat layanan video di situs AlArabiya.net dan Google, dan sudah ditonton lebih dari 1.800 kali di Youtube. (ln/al-arby/eramuslim)

Bloger Saudi Luncurkan Video "Anti-Kristen"
Cuplikan "seorang extrimist" dalam sebuah kebaktian memprovokasi para remaja kristenSesuatu yang tak diinginkan akhirnya terjadi. Seorang bloger Saudi merilis sebuah video 'kekejaman' ektremis Kristen terhadap Islam sebagai balasan terhadap video Fitna

Suatu bloger Saudi sudah membuat suatu video pendek 'kekerasan dan kekejaman' para ekstrimis-ekstrimis Kristen dan kutipan Alkitab yang mengajak membenci Islam, sebagai jawaban atas film "anti-Al-Quran" Fitna yang dirilis anggota parlemen sayap kapan Belanda, Geert Wilders.

Pembuat video, Raed al-Saeed mengatakan kepada The Associated Press hari Kamis kemarin, bahwa tujuannya meluncurkan video itu untuk menunjukkan bahwa Islam tak harus dihakimi oleh video Fitna yang telah menyebabkan kemarahan atas dunia Islam.

"Sangat mudah mengambil bagian-bagian dari kitab suci yang keluar dari (konteks) dan membuatnya seperti kitab paling tidak manusiawi yang pernah ditulis," ujar al-Saeed dalam pernyataan yang ditempatkan di akhir videonya.

"Inilah yang dilakukan Geert Wilders untuk mengumpulkan lebih banyak pendukung kepada ideologi yang dibencinya. Untuk menciptakan perpecahan.”

Tayangan video yang berdurasi hanya 6 menit itu diberi judul "Schism" (perpecahan).

Al-Saeed (33), mengatakan, dia mengangkat cuplikan film yang memperlihatkan ektremis Kristen dan tentara Inggris yang sedang memukul orang Irak habis-habisan yang ia ambil YouTube, dan menggunakan metode yang sama sebagaimana dilakukan Wilders.

Video kelihatannya diambil dari cuplikan film dari "Jesus Camp," sebuah film dokumenter Amerika dalam perkemahan musim panas kalangan Kristen evangelis untuk pencalonan Pengahargaan Akademi 2007.


Bagaimanapun, al-Saeed mengatakan videonya tak dimaksudkan untuk memusuhi kaum Kristen.

Dalam video tersebut nampak seorang tentara Amerika menghajar pemuda-pemuda Iraq dan seorang pendeta wanita yang memanas-manasi semangat pemuda-pemuda Iraq untuk berperang atas nama Tuhan. Menurut el-Saeed, video tersebut dibuat dalam waktu kurang dari 24 jam dan ditayangkan di YouTube Saudi. Namun video tersebut telah mencabut video tersebut dari situs web mereka karena dianggap tak pantas.

"Aku mengirim nya lagi, dan kembali dengan pesan, 'Sebelum Anda menghapus Schism', perhatikanlah Fitna. Hapus kedua-duanya jika Anda anggap mereka yang tidak sesuai,” ujarnya.Sampai Kamis sore, video al-Saeed masih bisa diakses di YouTube dan beberapa situs web lain, katanya, video itu sudah dilihat lebih dari 5.000 orang. [ap/cha/www.hidayatullah.com]

5 April 2008

UU ITE Ancam Bisnis wARNET ????

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Ir H Mohammad Nuh DEA membantah bahwa Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan mengancam bisnis warung internet (warnet).

"UU ITE itu bukan ancaman bagi bisnis warnet. Pasal 27 memang menyebut perbuatan yang dilarang, diantaranya informasi atau dokumen elekronik yang melanggar kesusilaan, tapi kalau mereka tak melanggar ya nggak perlu khawatir," katanya di Surabaya, Sabtu.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela sosialisasi RUU ITE di kampus PENS ITS Surabaya yang dipancarkan secara video conference ke 18 daerah se-Jatim, sekaligus membuka pelatihan internet sehat bagi 100 guru SMA se-Jatim.

Menurut mantan rektor ITS Surabaya itu, pihaknya juga sudah sepakat dengan polisi, jaksa, dan asosiasi penyelenggara jasa internet untuk merumuskan SOP (standard operating procedure) agar tidak menimbulkan kesan mencari-cari kesalahan.

"Target kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi menumbuhkan kesadaran itu, karena itu saya mengajak aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi. Pekan ini di Surabaya (PENS ITS), tapi pekan depan di Yogyakarta (UGM)," katanya.

Untuk penyusunan SOP itu, kata mantan Direktur PENS ITS Surabaya itu, Depkominfo saat ini mulai mengawali pembahasan beberapa PP (Peraturan Pemerintah) sebagai turunan dari UU ITE itu, tapi PP itu mungkin akan selesai dalam 2-3 bulan ke depan.

"Itu karena kami perlu melakukan uji publik PP selama 10-2 bulan, kemudian diskusi publik dalam waktu satu bulan dan akhirnya menjadi legal draft untuk dipresentasikan di depan sidang kabinet, lalu ditetapkan sebagai PP," katanya.

Namun, katanya, pihaknya tidak menunggu PP, sehingga pihaknya melakukan sosialisasi bersama Ketua Pansus RUU ITE DPR RI Suparlan, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indoneia (APJII) Silvi, dan penyidik Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri AKBP Eddy Hartono.

Senada dengan itu, penyidik Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri AKBP Eddy Hartono mengatakan, pihaknya tidak akan bertindak gegabah dengan melakukan razia ke warnet-warnet.

"Kami tidak akan gegabah, karena itu kami mengutamakan langkah-langkah yang arif seperti sosialisasi, tapi kami juga siap menindak pelanggar UU ITE yang memang penting. Pengelola warnet juga dapat melapor kepada kami, kemudian kami akan meng-copy, karena UU ITE memperbolehkan flash disk, hard disk, handphone, dan sejenisnya sebagai alat bukti," katanya.

Menurut dia, UU ITE akan mempermudah polisi dalam pembuktian di pengadilan, karena barang bukti yang bersifat elektronik selama ini perlu diperdebatkan untuk meyakinkan jaksa dan majelis hakim.

"Jadi, UU ITE membantu kami untuk mempermudah pembuktian di pengadilan, tapi kami juga tidak akan mencari-cari kesalahan. Kalau ada polisi yang seperti itu, laporkan saja kepada kami, sebab kami mementingkan perlindungan anak-anak di bawah umur, bukan menyalahkan orang," katanya.

Dalam sosialisasi RUU ITE itu, Menkominfo sempat berdialog dengan komunitas Teknologi Informatika dari Situbondo, Blitar, Kediri, Banyuwangi, dan Ponorogo, kemudian membuka pelatihan internet sehat yang diikuti 100 lebih peserta dari kalangan guru SMA se-Jatim.

Kepada peserta pelatihan, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI membagikan alamat-alamat laman porno kepada para guru SMA se-Jatim, termasuk cara memblokirnya secara sederhana yakni melalui alamat laman porno dan mengakses laman anti porno di laman Depkominfo.

UU ITE AKHIRNYA DISAHKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


RANCANGAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . TAHUN .

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa
tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi
Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat
guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk‐bentuk perbuatan hukum baru;
d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk
menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan
Peraturan Perundang‐undangan demi kepentingan nasional;
e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur
hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman
untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai‐nilai agama dan sosial
budaya masyarakat Indonesia;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang‐Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;


Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG‐UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang‐Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan
suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang
diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan
Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang
layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang
diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan
mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau
dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode
atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.



Pasal 2

Undang‐Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana
diatur dalam Undang‐Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati‐hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.


Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas‐luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.



BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang‐Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang‐Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang‐Undang harus dibuat dalam bentuk akta
notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.


Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.


Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain
berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang‐undangan.



Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan
alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem
Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi
Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
Sistem Elektronik yang ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau
penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.


Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga
Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya
berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 12

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan
atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang‐kurangnya
meliputi:
a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati‐hatian untuk menghindari penggunaan
secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda‐nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh
penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus
segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai
Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau
2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan

d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan
Sertifikat Elektronik tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.



BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK


Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda
Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik
dengan pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di
Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat
(5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang
meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.


Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik


Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.


Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang‐undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai
berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang‐undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan
Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau
simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik selama transaksi berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari
Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas
Hukum Perdata Internasional.


Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem
Elektronik yang disepakati.


Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi
yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.


Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan
olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan
pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab
penyelenggara Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian
pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.


Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang
dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam
proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama
Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak
Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena
penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan
Nama Domain dimaksud.


Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak
mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang
diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang‐
undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di
dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang‐undangan.

Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang‐undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang
bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang‐Undang ini.





BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.


Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).


Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut‐nakuti yang ditujukan secara pribadi.


Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol
sistem pengamanan.


Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,
dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang‐undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 32
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik
publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem
Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh
publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.


Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau
mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana
mestinya.



Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan
kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara
sah dan tidak melawan hukum.


Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah‐olah data
yang otentik.


Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.


Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia
terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.



BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan
Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.


Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.



BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib
dilindungi.
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan
rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan
pengamanan data.
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam
cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan
dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang‐
Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.




BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang
ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan
ketentuan dalam Undang‐Undang ini.

Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang‐
Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan
publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak
pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
berdasarkan ketentuan Undang‐Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai
tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait
dengan ketentuan Undang‐Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang‐Undang ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang‐Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan
Undang‐Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai
tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang‐Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi
Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang‐
undangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana
berdasarkan Undang‐Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang‐Undang ini sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib
meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasilnya kepada penuntut umum.
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik
dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.


Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
menurut ketentuan Undang‐Undang ini adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang‐undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).


BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).



Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah).


Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).


Pasal 48
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).


Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).


Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).


Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).


Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau
eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok
ditambah sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing‐masing Pasal ditambah dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan
oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.


BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang‐Undang ini, semua Peraturan Perundang‐undangan
dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi
yang tidak bertentangan dengan Undang‐Undang ini dinyatakan tetap berlaku.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
(1) Undang‐Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya
Undang‐Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang‐Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ......TAHUN ....
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat
maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan
sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini
menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.
Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan
perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain
yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia
maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah‐istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang
dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun
global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan
sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah
ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan
melalui sistem elektronik.
Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya
mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan
telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah
sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang
apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat
komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk
persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan
penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang
berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan
informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan
penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan
karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi
yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan
mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia,
dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage,
dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan
normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus
pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana
pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah
melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di
samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan
saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga
ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam
waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan
rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk
kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari
perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang
teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung,
seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan
komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat
virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan
pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika
cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.
Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat
buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai
Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e‐commerce antara lain
dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di
atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan
teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu,
terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum,
aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Undang‐Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata‐mata untuk perbuatan hukum yang
berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk
perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara
Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang
memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan
"merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan
ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan
negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.


Pasal 3

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.
"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan
untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Asas kehati‐hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap
aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak
bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak
lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.


Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Huruf a
Surat yang menurut undang‐undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat
berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara
perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b
Cukup jelas.


Pasal 6
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas
semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya
tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.


Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat
digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.


Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:
a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai
produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta
menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi
barang/jasa.


Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan
secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti
telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada
laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.


Pasal 11
Ayat (1)
Undang‐Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu
kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus
dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas‐luasnya
kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.


Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh
setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.


Pasal 15
Ayat (1)
"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.
"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan
spesifikasinya.

Ayat (2)
"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Undang‐Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif,
dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar‐besarnya bagi masyarakat.


Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan
secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi
kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam
kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata
internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas
hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara
elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip
atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the
basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada
(principle of effectiveness) .


Pasal 19
Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang
terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.


Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain
pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi
lewat (password).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen
Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak
kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam
pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan
hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan
penggunaan Nama Domain yang semata‐mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang
lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya,
atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan
konsumen.


Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya
intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi
oleh Undang‐Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.


Pasal 26
Ayat (1)
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari
hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan.
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan
memata‐matai.
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data
seseorang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain
dengan:
a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal‐hal
tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang
berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam
Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan
yang ditentukan.


Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,
membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.


Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga
penelitian yang memiliki izin.


Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di
bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi
Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai
pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh korporasi
(corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. mewakili korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

forum diskusi


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Promo

Anda Punya Proyek Website, ingin mencari server hosting yang bagus, stabil dan harga terjangkau silakan klik gambar ini